Pengertian dan Paradigma Pemerintahan

Pengertian dan Paradigma Pemerintahan

Secara umum filsafat dapat dirumuskan sebagai upaya manusia untuk mempelajari dan mengungkapkan pengembaraan manusia di dunianya menuju akhirat secara mendasar.
Objek material dari filsafat adalah manusia, sama dengan objek ilmu lainnya; yang membedakan adalah dari sudut pandang mana suatu ilmu menyoroti manusia. Tujuan filsafat adalah mengumpulkan pengetahuan manusia sebanyak mungkin, mengajukan kritik dan menilai pengetahuan ini, menemukan hakikatnya dan menerbitkan serta mengatur semuanya itu dalam bentuk yang sistematis. Filsafat membawa kita pada pemahaman dan pemahaman membawa kita ke tindakan yang lebih layak.
Pemerintahan merupakan kegiatan memerintah yang dilakukan oleh pemerintah yang melakukan kekuasaan memerintah atas nama negara terhadap orang yang diperintah (masyarakat).
Filsafat pemerintahan tidak memberikan petunjuk teknis memerintah, tetapi memberikan pemahaman dan arah tindakan bagaimana sebaiknya melakukan kegiatan pemerintahan yang layak dan benar.

Hakikat Ilmu Pemerintahan
Ilmu Pemerintahan selain termasuk ilmu teoritis empiris, juga termasuk ilmu praktis atau ilmu terapan, karena akan langsung diterapkan kepada masyarakat.
Ilmu Pemerintahan termasuk ilmu campuran karena disamping berkembang secara teoritis menurut ilmu murni juga berkembang secara praktis (diterapkan) dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Ketidakjelasan antara pemerintahan sebagai ilmu dan pemerintahan sebagai praktik (seni), tidak perlu dipertentangkan, namun yang penting adalah bagaimana bisa menjadikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara sehingga negara itu dapat maju dan berkembang, masyarakatnya hidup aman, sejahtera dan damai.

Perkembangan Ilmu Pemerintahan
Studi tentang pemerintahan sudah tua umurnya yaitu, sejak zaman Tiongkok kuno, Hindu kuno dan zaman Yunani kuno sudah diajarkan praktik-praktik dan pelajaran tentang pemerintahan. Akan tetapi Prof. Mac Iver mempertentangkan apakah ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang berdiri sendiri, karena pemerintahan baginya merupakan mitos yang tampak berubah-ubah pada berbagai ruang dan waktu.
Di Indonesia perkembangan ilmu pemerintahan sebagai lembaga sudah cukup menggembirakan namun yang menjadi masalah sekarang adalah esensi dan eksistensi ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang dapat diandalkan belum tuntas memiliki syarat sebagai ilmu.
Dilihat sari segi tahap-tahap perkembangannya, ilmu pemerintahan telah melewati tahap klasifikasi, bahkan sudah berada pada tahap komparasi. Selanjutnya untuk menjadi ilmu, maka ilmu pemerintahan harus membangun dirinya sehingga dapat mencapai tahap kuantifikasi.
Paradigma Pemerintahan
Paradigma adalah corak berpikir baru seseorang atau sekelompok orang. Paradigma adalah seperangkat asumsi mengenai realitas atau dengan kata lain paradigma adalah suatu model atau pola yang diterima menjalankan dunia lebih baik daripada perangkat lain manapun.
Paradigma ilmu pemerintahan dari dimensi ruang (bukan dimensi waktu), sebagai berikut
1.Ilmu pemerintahan sebagai cabang ilmu filsafat.
2.Ilmu pemerintahan mengacu kepada Alquran.
3.Ilmu pemerintahan sebagai suatu seni.
4.Ilmu pemerintahan sebagai cabang ilmu politik.
5.Ilmu pemerintahan dianggap sebagai administrasi negara.
6.Ilmu pemerintahan sebagai ilmu pemerintahan yang mandiri.
Paradigma baru ilmu pemerintahan yang diusulkan oleh Taliziduhu Ndraha adalah paradigma kerakyatan, yaitu suatu paradigma yang memandang ilmu pemerintahan itu sebagai pola hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah (rakyat); dalam hal ini ditekankan pentingnya posisi rakyat sebagai yang diperintah karena rakyatlah yang memberikan mandat kepada badan/lembaga yang memerintah dan kalau diibaratkan sebuah organisasi usaha maka rakyatlah sebagai pemegang saham, sehingga pemerintah harus betul-betul memperhatikan rakyat yang diperintah (dilayani).
Sumber buku Filsafat Pemerintahan karya Drs. H. Achmad Batinggi, MPA. Drs. Muhammad Tamar, M.Psi.

Birokrasi Pemerintahan

Birokrasi Pemerintahan

1. 1.  Organisasi rasional (rational organization)
   2.  Ketidakefisienan organisasi (organizational inefficiency)
   3.  Pemerintahan oleh para pejabat (rule by official)
   4.  Administrasi negara (public administration)
   5.  Administrasi oleh para pejabat (administration by official)
   6.  Bentuk organisasi dengan ciri-ciri dan kualitas tertentu seperti
      hirarki serta peraturan-peraturan.
   7.  Suatu ciri masyarakat modern yang mutlak (an essential quality
      of modern society).
   1.  Jabatan administratif yang terorganisasi/tersusun secara hirarkies
      (Administratice offices are organized hierarchically).
   2.  Setiap jabatan mempunyai wilayah kompetensinya sendiri (Each
      office has its own area of competence).
   3.  Pegawai negeri ditentukan, tidak dipilih, berdasarkan pada
      kualifikasi teknik yang ditunjukan dengan ijasah atau ujian (Civil
      cervants are appointed, not electe, on the basis of technical
      qualifications as determined by diplomas or examination).
   4.  Pegawai negeri menerima gaji tetap sesuai dengan pangkat atau
      kedudukannya (Civil servants receive fixed salaries according
      to rank).
   5.  Pekerjaan merupakan karir yang terbatas, atau pada pokoknya,
      pekerjaannya sebagai pegawai negeri (The job is a career and
      the sole, or at least primary, employment of the civil servant).
   6.  Para pejabat tidak memiliki kantor sendiri (The official does not
      own his or her office).
   7.  Para pejabat sebagai subjek untuk mengontrol dan mendisiplinkan
      (the official is subject to control and dicipline).
   8.  Promosi didasarkan pada pertimbangan kemampuan yang
      melebihi rata-rata (Promotion is based on superiors judgement).
   1.  Adanya suatu struktur hirarkis yang melibatkan pendelegasian
      wewenang dari atas ke bawah dalam organisasi (a hierarcical structure involving delegation of authority from the top to the bottom of an organization).
   2.  Adanya posisi-posisi atau jabatan-jabatan yang mempunyai tugas
      dan tanggung jawab yang tegas (a series of official position offices, each having prescribed duties and responsibility).
   3.  Adanya aturan-aturan, regulasi-regulasi dan standar-standar formal
      yang mengatur bekerjanya organisasi dan tingkah laku para
      anggotanya (formal rules, regulations and standar governing operation of the organization and behavior of its members).
   4. Adanya personil yang secara teknis memenuhi syarat, yang
      dipekerjakan atas dasar karir, dengan promosi yang didasarkan
      pada kualifikasi dan penampilan (technically qualified personel employed an a career basis, with promotion based on qualification and performance).
Birokrasi Pemerintahan
Birokrasi dalam literatur ilmu administrasi, sering dipergunakan dalam
beberapa pengertian. Sekurang-kurangnya terdapat tujuh pengertian
yang terkandung dalam istilah birokrasi, yaitu:
Birokrasi adalah keseluruhan organisasi pemerintah yang menjalankan
tugas-tugas negara dalam berbagai unit organisasi pemerintah di
bawah lembaga departemen dan lembaga non departemen, baik di
tingkat pusat maupun daerah, seperti propinsi, kabupaten dan
kecamatan, bahkan pada tingkat kelurahan atau desa.
Adanya dua mitos dalam sistem politik Barat tentang birokrasi. Yang
Pertama menganggap birokrasi sebagai sumber keburukan. Harold
J. Laski dalam dalam Encyclopedia of the Social Science
menggambarkan birokrasi sebagai penyebar rutin dalam administrasi,
mengorbankan fleksibilitas demi peraturan yang kaku, mengulurulur
proses pembuatan keputusan dan menolak eksperimen. Mithos
kedua menganggap birokrasi menjalankan peranan pahlawan. Max
Weber merupakan pendukung terkemuka pandangan ini. Ia
menyatakan bahwa birokrasi mampu mencapai tingkat efisiensi yang
paling tinggi dan bentuk administrasi yang paling rasional karena
birokrasi merupakan pelaksana pengendalian melalui pengetahuan.
Karakteristik Birokrasi menurut Weber:
Birokrasi sebagai organisasi dengan ciri-ciri khusus, menjadi pusat
perhatian para ahli berbagai disiplin ilmu sosial karena jasa Max Weber.
Dalam karyanya The Theory of Economy and Social
Organization, Weber mengemukakan konsepnya tentang the ideal
type of bureaucracy dengan merumuskan ciri-ciri pokok organisasi
birokrasi yang lebih sesuai dengan masyarakat modern, yaitu:
Peranan birokrasi secara umum dikemukakan oleh Michael G. Roskin
dan kawan-kawan mempunyai fungsi yang meliputi kegiatan-kegiatan
pengadministrasian, pelayanan, peraturan, perizinan, pengumpulan
informasi, dan urusan rumah tangga. Seluruh birokrat pemerintahan
menjalankan setidaknya dua dari fungsi dasar tersebut, dengan sebagian
bekerja secara khusus pada biro tertentu dan sebagian lagi menjalankan
fungsi ganda.
Selama masa Orde Baru masalah-masalah yang dialami oleh birokrasi
di Indonesia antara lain:

1. •  Birokrasi di Indonesia lebih banyak mengatur daripada memberikan
     pelayanan kepada publik. Karena masih banyak bersikap mengatur,
     akibatnya kemitraan (parthnership) atau proses kolaborasi antara
     birokrasi dan masyarakat masih dirasakan belum akrab. Sesuai
     dengan ramalan Warren Bennis, maka proses kolaborasi itu
     merupakan ciri yang menonjol dari birokrasi masa depan.
   •  Birokrasi Indonesia dewasa ini masih terperangkap pada jaringan
     Parkinsonisme.
   •  Masalah ketiga adalah masih menonjolnya ego sektoral bagi masingmasing
     birokrasi departemen.
   •  Pelaksanaan tiga asas pemerintahan yakni desentralisasi,
     dekonsentrasi dan medebewind dalam birokrasi pemerintahan kita
     belum profesional. Pada intinya sistem pemerintahan ini mengikuti
     sistem desentralisasi. Akan tetapi pelaksanaannya lebih didominasi
     oleh pelaksanaan asas dekonsentrasi.
   •  Birokrasi saat orde baru menempatkan pengembangan karir jabatan
     pegawai pemerintah lebih ditekankan pada hirarki atas.
   •  Sentralisasi yang amat kuat
   •  Menilai tinggi keseragaman dalam struktur organisasi
   •  Pendelegasian wewenang yang kabur dalam manajemen
   •  Kesulitan dalam menyusun uraian tugas dan analisis jabatan yang
     semata-mata bersifat teknis
   •  Kegagalan dalam upaya menerapkan organisasi matriks
   •  Perkembangan profesionalisme berdasarkan spesialisasi dalam
     organisasi yang masih sulit.
   •  Weberisasi
     Weberisasi adalah program untuk mengarahkan birokrasi sehingga
     menjadi alat pembangunan yang bekerja secara efisien, rasional,
     profesional dan berorientasi melayani masyarakat (public service).
   •  Parkinsonisasi
     Parkinsonisasi merupakan kebijakan menata birokrasi dengan
     memperbesar sosok kuantitatif birokrasi.
   •  Orwellisasi
   •  Orwellisasi ditunjukkan untuk mendukung pembesaran sosok negara
     vis a vis masyarakat, dan pada gilirannya dapat meningkatkan
     kapabilitas regulatif negara.
   •  Jaksonisasi
     Istilah ini dikenal untuk konteks Indonesia. Jaksonisasi adalah upaya
     untuk menjadi birokrasi sebagai akumulasi kekuasaan negara dan
     menyingkirkan masyarakat dari ruang politik dan pemerintahan
     sehingga terbentuk apa yang disebut oleh Karl D. Jackson (1980)
     sebagai bureaucraty polity.
   •  Strategi inti, yaitu strategi yang mempunyai tujuan jelas dan
     berhubungan dengan fungsi utama pemerintah, yaitu pengendalian.
   •  Strategi konsekuensi, yaitu strategi yang memaksa para pegawainya
     untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan.
   •  Strategi pelanggan, yaitu strategi yang mengutamakan
     pertanggungjawaban birokrasi.
   •  Strategi pengawasan, yaitu strategi yang menempatkan kekuasaan/
     wewenang untuk membuat keputusan, yang pada umumnya
     kekuasaan tersebut selalu berhubungan dengan puncak hirarki.
     Strategi ini mendorong kekuasaan pembuat keputusan secara
     signifikan diturunkan berdasarkan prinsip hirarki yang pada akhirnya akan sampai kepada masyarakat.
   • Strategi kebudayaan, yaitu strategi yang dipengaruhi keempat strategi
     di atas yang berarti dengan mengubah keempat strategi itu maka
     budaya akan berubah pula.
Dengan mengacu pada birokrasi modern, dalam organisasi birokrasi di
Indonesia terdapat beberapa aspek birokrasi yang dianggap dipengaruhi
oleh kultur di Indonesia. Aspek-aspek tersebut adalah:
Birokratisasi adalah proses menuju ciri-ciri prototipikal birokrasi. Dalam
terminologi ilmu politik, dikenal bentuk-bentuk kebijakan birokratisasi
yang umumnya ditemui dalam praktik pembangunan di Dunia Ketiga,
yaitu:
Untuk menciptakan pola birokrasi yang mandiri, mampu berpikir dan
independen, diperlukan adanya perubahan-perubahan yang
fundamental, melalui lima strategi berikut, yaitu:

Sumber buku Ilmu Pememrintahan Karya Jrg. Djopari

Sejarah Pertumbuhan Pemerintahan, Ilmu Pemerintahan dan Teori-teori Kekuasaan

Sejarah Pertumbuhan Pemerintahan,

Ilmu Pemerintahan

dan Teori-teori Kekuasaan

Sejarah Pemerintahan

Pada hakikatnya pemerintahan merupakan suatu gambaran tentang bagaimana pada permulaan pemerintahan setelah terbentuk dan bagaimana pemerintahan itu telah berkembang melalui perkembangan dari 3 tipe masyarakat yaitu masyarakat setara, masyarakat bertingkat dan masyarakat berlapis.

Perkembangan pemerintahan itu juga ditentukan oleh perkembangan masyarakatnya yang disebabkan oleh faktor-faktor lain yang melandasinya seperti pertambahan dan tekanan penduduk, ancaman atau perang dan penjarahan yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat yang lain dan telah menjadi faktor-faktor yang memacu perkembangan pemerintahan yaitu penguasaan oleh suatu pemerintah atau negara.

Pemerintahan di zaman purba ditandai oleh banyaknya sistem pemerintahan dan sistem yang lebih dikenal adalah polis Yunani. Selain polis Yunani, kerajaan Inka yang berdiri antara tahun 1200-1500 Masehi telah memiliki sistem pemerintahan yang despotisme yaitu suatu bentuk pemerintahan yang ditandai oleh kekuasaan sewenang-wenang dan tak terbatas dari pihak penguasa.

Plato dan Aristoteles lah yang memperkenalkan bentuk-bentuk pemerintahan yang baik dan buruk dengan alasan pembagian tersebut. Konsep-konsep tentang pemerintahan yang baik dan buruk menurut Plato dan Aristoteles masih terefleksi sepanjang sejarah pemerintahan di dunia hingga dewasa ini.

Awal pemerintahan Romawi merupakan suatu wujud dari kombinasi bentuk pemerintahan baik menurut konsep Plato dan Aristoteles. Pada abad pertengahan pengaruh agama Kristen masuk ke dalam sistem pemerintahan yang lebih dikenal dengan teori dua belah pedang.

Di zaman baru sekalipun pemerintahan tidak menjadi jelas setelah runtuhnya polis Yunani serta konflik antara Paus dan Raja berkepanjangan namun pada akhir abad pertengahan muncul pemerintahan di zaman baru dengan pengalaman perjalanan sejarah yang panjang dari masing-masing negara sehingga lahirlah konsep tentang adanya kemandirian serta kekuatan pemerintahan.

Untuk itu Machiavelli muncul dengan sebelas dalil dalam karyanya Sang Raja yang mengajarkan tentang bagaimana seorang raja harus mempertahankan serta memperbesar kekuasaan pemerintah sebagai tujuannya melalui menghalalkan segala cara.

Kameralistik

Awal dari ilmu pemerintahan modern ditandai dengan lahirnya kameralistik (Ilmu Perbendaharaan) yang telah berkembang di Prusia pada awal abad ke-18. Landas tolaknya adalah bahwa negara harus mengurusi lapangan pekerjaan dan pangan sehingga berdasarkan hal itu perlu mengusahakan agar di dalam setiap jabatan yang ada sebanyaknya orang sebagaimana dibutuhkan untuk kesejahteraan umum.

Dalam hal ini bahanbahan dari statistik mempunyai nilai yang besar dan dapat iandalkan.

Dalam abad ke-19 dengan munculnya pemikiran negara hukum maka merosotlah kameralistik seraya memberikan perkembangan hukum pemerintah.

Hampir di seluruh daratan Eropa Barat perkembangan studi negara dan ajaran negara menjadi abad ke-19 dan pada abad ke-20 menambahkan nama studi hukum administrasi.

Pada bidang ilmu pemerintahan Burke dan Benthan menganjurkan perlu diadakan perbaikan terhadap kelalaian dari dinas pemerintah, kelebihan staf, inaktif dan inkompeten.

Di Amerika Serikat ilmu pemerintahan berkembang sebagai suatu bidang otonom yang dipelopori oleh Profesor Wodroow Wilson (kemudian menjadi Presiden Amerika Serikat). Ia menganjurkan adanya studi khusus tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah yang berhasilguna dan berdayaguna.

Ilmu pemerintahan dipengaruhi oleh ilmu-ilmu humaniora (sosiologi, psikologi, psikologi-sosial, antropologi, ekonomi, politikologi).

Dan ditandai dengan penanganan antar disiplin, dengan pendayagunaan dari teori-teori, istilah-istilah serta metode-metode dari semua ilmu tadi, selain dipercaya dengan filsafat.

Lahirlah sebuah teori pemerintahan liberal dari John Locke pada tahun 1690 yaitu ajaran tentang pemerintahan demokrasi modern. John Locke

memandang kekuasaan legislatif sebagai yang tertinggi dan eksekutif berada di bawahnya.

Dia mengatakan bahwa kekuasaan pemerintahan mesti dibatasi oleh kewajiban menunjang hak-hak azasi manusia antara lain: hak atas keselamatan pribadi, hak kemerdekaan dan hak milik.

Sementara itu di Inggris pada sekitar tahun 1700 berdirilah pemerintahan monarki parlementer di mana kedaulatan negara berada di tangan perwakilan rakyat dan pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat.

Revolusi Amerika pada tahun 1776 dan Revolusi Perancis pada tahun 1789 mempercepat proses demokratisasi dan pengakuan terhadap hak-hak azasi manusia.

Terhadap itu semua muncul lagi reaksi konservatisme terutama dari Burke dan Hegel.

Birokrasi lahir di istana raja dan merupakan perwujudan dari orang-orang kepercayaan yang memerintah bersama raja yang diberikan pembagian tugas satu sama lain didasarkan pada selera pribadi dan tradisi.

Pemerintahan di Indonesia berawal dengan suatu pembentukan pemerintahan swasta pada tahun 1602 oleh Belanda yang bernama VOC terutama di pulau Jawa lebih dikenal dengan Kompeni.

VOC kemudian runtuh pada tahun 1795 dan didirikanlah pemerintahan Hindia Belanda dengan Gubernur Jenderal yang pertama adalah Deandels.

Sejarah modern ilmu pemerintahan dan politik berawal dalam abad ke-19.

Pemerintahan negara berkembang menjadi suatu pemerintahan yang memberikan pelayanan dan pemeliharaan terhadap para warganya.

Pemerintah lebih banyak mengurusi kesejahteraan dan penghidupan, pendidikan dan perawatan kesehatan serta kesempatan kerja dan tunjangan sosial atau jaminan hidup bagi warga yang menganggur.

Perkembangan pemerintahan secara berawal mulai dari tahap prasejarah hingga tahun 1993, Ilmu pemerintahan telah menjadi ilmu yang multi disiplin dan mono disiplin dengan penekanan pada umum, organisasi dan pengambilan keputusan, perencanaan dan pelaksanaan serta prinsip swastanisasi dalam pemerintahan.

Ilmu Pemerintahan sebagai Displin Ilmu

1.  Dalam penerapannya Ilmu dapat dibedakan atas Ilmu Murni ( pure science), Ilmu Praktis ( applied science) dan campuran. Sedangkan dalam hal fungsi kerjanya Ilmu juga dapat dibedakan atas Ilmu teoritis nasional, Ilmu empiris praktis dan Ilmu teoritis empiris.
2.  Ilmu Pemerintahan adalah Ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi, eksekusi dan yudikasi, dalam hubungan Pusat dan Daerah, antar lembaga serta antar yang memerintah dengan yang diperintah.
3.  Paradigma adalah corak berfikir seseorang atau sekelompok orang karena Ilmu pengetahuan itu sifatnya nisbi, walaupun salah satu persyaratannya dapat diterima secara universal, namun dalam kurun waktu tertentu tetap memiliki perubahan, termasuk ilmu-ilmu eksakta.
4.  Pendapat bahwa pemerintahan hanyalah suatu seni dapat ditolerir, yaitu bagaimana kemampuan menggerakan organisasi-organisasi dalam kharismatis retorika, administrator dan kekuasaan kepemimpinan, serta bagaimana kemampuan menciptakan, mengkarsakan dan merasakan surat-surat keputusan yang berpengaruh, atau juga bagaimana kemampuan mendalangi bawahan serta mengatur lakon yang harus dimiliki pemerintah sebagai penguasa.
5.  Munculnya disiplin ilmu pemerintahan di Eropa yang bersumber dari ilmu politik, dimulai dari adanya anggapan bahwa meningkatnya perhatian berbagai pihak akan isi, bentuk, efek dan faktor pemerintahan bertitik berat pada pengambilan kebijaksanaan pemerintahan yang berusaha untuk menganalisa masalah kebijaksanaan pemerintah tersebut sebagai bagian dari berbagai proses dalam ilmu politik.
6.  Ilmu pemerintahan merupakan ilmu terapan karena mengutamakan segi penggunaan dalam praktek, yaitu dalam hal hubungan antara yang memerintah (penguasa) dengan yang diperintah (rakyat).
7.  Objek forma ilmu pemerintahan bersifat khusus dan khas, yaitu hubunganhubungan pemerintahan dengan sub-subnya (baik hubungan antara Pusat dengan Daerah, hubungan antara yang diperintah dengan yang memerintah, hubungan antar lembaga serta hubungan antar departemen),ermasuk didalamnya pembahasan output pemerintahan seperti fungsifungsi, sistem-sistem, aktivitas dan kegiatan, gejala dan perbuatan serta peristiwa-peristiwa pemerintahan dari elit pemerintahan yang berkuasa.
8. Objek materia ilmu pemerintahan secara kebetulan sama dengan objek materia ilmu politik, ilmu administrasi negara, ilmu hukum tata negara dan ilmu negara itu sendiri, yaitu negara.
9.  Asas adalah dasar, pedoman atau sesuatu yang dianggap kebenaran, yang menjadi tujuan berpikir dan prinsip-prinsip yang menjadipegangan.Ada beberapa asas pemerintahan, antara lain : asas aktif, asas “Mengisi yang kosong” Vrij Bestuur, asas membimbing, asas Freies Eremessen,asas “dengan sndirinya, asas historis, asas etis, dan asas Detrournement de Pouvoir.
10. Teknik-teknik pemerintahan adalah berbagai pengetahuan, kepandaian dan keahlian tertentu dalam cara yang dapat ditempuh atau digunakan untuk melaksanakan dan menyelenggarakan berbagai peristiwa-peristiwa pemerintahan. Untuk teknik pemerintahan di Indonesia ada beberapa teknik yaitu : Diferensiasi, Integrasi, Sentralisasi, Desentralisasi, Konsentrasi,Dekonsentrasi, Delegasi, Perwakilan, Pembantuan, Kooperasi, Koordinasi dan Partisipasi.
11.  Menurut Taliziduhu Ndraha, pemerintahan dapat digolongkan menjadi 2 golongan besar yaitu pemerintahan konsentratif dan dekonsentratif. Pemerintahan dekonsentratif terbagi atas pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan luar negeri. Pemerintahan dalam negeri terbagi atas pemerintahan sentral dan desentral. Pemerintahan sentral dapat diperinci atas pemerintahan umum dan bukan pemerintahan umum. Yang termasuk ke dalam pemerintahan umum adalah pertahanan keamanan,peradilan, luar negeri dan moneter.
12.  Metodologi merupakan ilmu pengetahuan tentang cara untuk mengerjakan sesuatu agar diperoleh pengertian ilmiah terhadap suatu pengertian yang benar. Beberapa metode yang dipakai dalam ilmu pemerintahan adalah : metode induksi, metode deduksi, metode dialektis,metode filosofis, metode perbandingan, metode sejarah, metode fungsional, metode sistematis, metode hukum dan metode sinkretis.
13.  Hubungan pemerintahan vertikal adalah hubungan atas bawah antara pemerintah dengan rakyatnya, di mana pemerintah sebagai pemegang kendali yang memberikan perintah kepada rakyat, sedangkan rakyat menjalankan dengan penuh ketaatan.Dalam pola ini dapat pula rakyat sebagai pemegang otoritas yangn diwakili oleh parlemen, sehingga kemudian pemerintah bertanggungjawab kepada rakyat tersebut.
14.  Hubungan pemerintahan horisontal adalah hubungan menyamping kirikanan antara pemerintah dengan rakyatnya, di mana pemerintah dapat saja berlaku sebagai produsen sedangkan rakyat sebagai konsumen karena rakyatlah yang menjadi pemakai utama barang-barang yang diproduksi oleh pemerintahnya sendiri. Misal : negara-negara komunis.Sebaliknya, rakyat yang menjadi produsen sedangkan pemerintah menjadi konsumennya, karena seluruh industri raksasa milik rakyat dipakai sendiri oleh pemerintahan sendiri. Misalnya Jepang.

Hubungan Ilmu Pemerintahan dan Ilmu-Ilmu Kenegaraan

1.  Pada dasarnya politik mempunyai ruang lingkup negara, membicarakan politik pada hakikatnya adalah membicarakan negara, karena teori politik menyelidiki negara sebagai lembaga yang mempengaruhi hidup masyarakat.
2.  Secara umum dapat dikatakan bahwa ilmu pemerintahan menekankan pada tungsi output daripada mutu sistem politik, sedangkan ilmu politik menitikberatkan pada fungsi input. Dengan perkataan lain ilmu pemerintahan lebih mempelajari komponen politik sebagai suatu sistem politik, sedangkan ilmu politik mempelajari society dari suatu sistem politik. Kebijaksanaan pemerintahan ( public policy) dibuat dalam arena politik, tetapi hampir semua perencanaan dan pelaksanaannya diselenggarakan dalam arena birokrasi pemerintahan tersebut.
3.  Ilmu negara bersifat statis dan deskriptif, karena hanya terbatas melukiskan lembaga-lembaga politik. Sedangkan ilmu pemerintahan itu dinamis, karena dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi setempat. Oleh karena itu selain merupakan suatu disiplin ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, ilmu pemerintahan juga merupakan suatu seni memerintah, yang selain diperoleh melalui kegiatan belajar mengajar, juga karena dilahirkan berbakat.
4.  Syarat-syarat negara antara lain harus adanya wilayah, harus adanya pemerintah/pemerintahan, harus adanya penduduk dan harus adanya pengakuan dari dalam dan luar negeri. Adanya pemerintah yang sah dan diakui baik dari dalam dan luar negeri berarti pemerintah tersebut mempunyai wewenang untuk memerintah secara legitimasi
5.  Ilmu pemerintahan adalah suatu disiplin ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, namun sangat dekat hubungannya dengan administrasi negara,karena memiliki obyek materia yang sama yaitu negara itu sendiri.Adapun yang membedakan ilmu pemerintahan dengan administrasi negara adalah pada pendekatan ( technical approach)nya masing-masing yaitu ilmu pemerintahan cenderung lebih melaksanakan pendekatan legalistik, empirik dan formalistik, sedangkan administrasi negara cenderung lebih melaksanakan pendekatan ekologikal, organisasional dan struktural.
6. Yang membedakan ilmu pemerintahan dengan hukum tata negara adalah sudut pandangnya masing-masing, yaitu bila ilmu pemerintahan cenderung lebih mengkaji hubungan-hubungan pemerintah dalam arti perhatian utama adalah pada gejala yang timbul pada peristiwa pemerintah itu sendiri. Sedangkan hukum tata negara cenderung mengkaji hukum serta peraturan yang telah ditegakkan dalam hubungan tersebut.

Hubungan Ilmu Pemerintahan dan Ilmu-Ilmu Non-Kenegaraan

1.  Ilmu hukum adalah pengetahuan mengenai masalah yang bersifat ilmiah tentang asas-asas surgawi dan manusiawi, pengetahuan yang benar dan yang tidak benar (Ulpian). Ilmu hukum adalah ilmu yang formal tentang hukum positif (Holland). Ilmu hukum adalah sintesa ilmiah tentang asasasas yang pokok dari hukum (Allen). Ilmu hukum adalah penyelidikan oleh para ahli hukum tentang norma-norma, cita-cita dan teknik-teknik hukum dengan menggunakan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai disiplin ilmu di luar hukum yang mutakhir (Stone). Ilmu hukum adalah pengetahuan tentang hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya(Cross). Teori ilmu hukum menyangkut pemikiran mengenai hukum atas dasar yang paling luas (Dias).
2.  Fungsi administrasi adalah pelaksanaan kebijaksanaan negara yang dijalankan oleh para aparat (pejabat) pemerintah, karena administrasi sebagai suatu hal yang harus berhubungan dengan penyelenggaraan dari kebijaksanaan-kebijaksanaan kehendak negara tersebut.
3.  Sejarah adalah deskripsi kronologis dari peristiwa-peristiwa zaman yang lampau, karena itu ilmu sejarah merupakan perhimpunan kejadiankejadian konkrit di masa lalu. Bagi para ahli sejarah dalam menanggapi ilmu pemerintahan, melihat bahwa gejala-gejala dan peristiwa-peristiwa pemerintahan yang timbul dalam setiap hubungan pemerintahan penekanannya hanyalah pada fungsi dan pengorganisasian terutama dalam perjalanan ruang dan waktu yang senantiasa berubah.
4.  Hubungan llmu Pemerintahan dengan ilmu ekonomi tampak sangaterat.Hal ini dapat dilihat dari munculannya merkantilisme sebagai aliran perekonomian yang bertujuan memperkuat negara dengan jalan mengkonsolidasi kekuatan dalam bidang perekonomian.
5. Filsafat dapat diartikan sebagai suatu kecintaan kepada kebijaksanaan.Filsafat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terakhir, tidak dangkal dan dogmatis, melainkan kritis sehingga kita sadar akan kekaburan dan kekacauan pengertian sehari-hari.Substansi filsafat tidak berubah, tetapi dialah yang memberikan performance sesuatu itu. Sub komponennya yaitu kuantitas, kualitas, kedudukan, wujud, ruang, waktu, aksi, dan relasi.

Teori-Teori Kekuasaan Negara

1.  Negara adalah organisasi kekuasaan, oleh karenanya dalam setiap organisasi yang bernama negara selalu dijumpai adanya organ atau alat perlengkapan yang mempunyai kemampuan untuk memaksakan kehendaknya kepada siapapun juga yang bertempat tinggal dalam wilayah kekuasaannya.
2.  Beberapa teori yang mengemukakan tentang asal-usul negara di antaranya, teori kenyataan, teori ketuhanan, teori perjanjian, teori penaklukan, teori daluwarsa, teori alamiah, teori filosofis dan teori historis.
3.  Dilihat dari terbentuknya kedaulatan yang menyebabkan orang-orang tertentu didaulat menjadi penguasa (pemerintah), menurut Inu Kencana ada 4 teori kedaulatan yaitu: Teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan rakyat, teori kedaulatan negara dan teori kedaulatan hukum.
4.  Secara umum ada 2 pembagian bentuk negara yang dikemukakan oleh Inu Kencana, yaitu negara kerajaan dan negara republik. Negara kerajaan terdiri atas negara kerajaan serikat dan negara kerajaan kesatuan, di mana negara-negara tersebut terbagi atas negara kerajaan serikat parlementer dan negara kerajaan kesatuan non Perdana Menteri.Sedangkan negara republik terdiri atas negara republik serikat dan negara republik kesatuan, yang terbagi lagi atas negara republik serikat parlementer dan negara republik serikat presidensil, serta negara republik kesatuan parlementer dan negara kesatuan presidensil.
5. Syarat-syarat berdirinya suatu negara meliputi adanya pemerintah, adanya wilayah, adanya warganegara dan adanya pengakuan kedaulatan dari negara lain.

Legitimasi Kekuasaan Dalam Pemerintahan

1.  Menurut Inu Kencana, seseorang memperoleh kekuasaan dalam beberapa cara yaitu melalui legitimate power, coersive power, expert power, reward power dan revernt power.
2. Kekuasaan dapat dibagi dalam istilah eka praja, dwi praja, tri praja, catur praja dan panca praja. Sedangkan pemisahan kekuasaannya secara ringkat dibagi dalam rule making function, rule application function, rule adjudication function (menurut Gabriel Almond); kekuasaan legislatif,,kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif (menurut montesquieu);kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan federatif (menurut John Locke); wetgeving, bestuur, politie, rechtsspraak dan bestuur zorg (menurut Lemaire); kekuasaan konstitutif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, kekuasaan inspektif dan kekuasaan konstultatif (menurut UUD 1945).

TUGAS MAKALAH

Mengedintifikasi konflik din Kelurahan Nunu

M.K Metode Pengambilan Keputusan Pemecahan Masalah

Disusun oleh :

1. Nofrian Maariwuth      ( B 401 12 121)

          2. Stefano Adilang            ( B 401 12 007)

          3. Jumriana                        ( b 401 12 015)

          4. Lia Andani                      (B 401 12 031)

         

 

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TADULAKO

2014

Prakata

Dengan Memanjatkan Rasa Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa karna atas Ridho, Tuntunan-Nya serta penyertaaNya kelompok kami telah menyelesaikan Makalah mengedintifikasi Konflik di Kelurahan Nunu dan Tawanjuka ini dengan baik dengan. kurun waktu 1 hari yang berlanskan teori, analisi dan fakta di lapangan yang di bantu oleh media cetak, media elektronik dan media masa dalam penyelesain makalah kami ini  dalam melihat dinamika paska pilpres. Kiranya dalam pemaparan makalah ini mendaptkan hasil dan kesimpulan yang subtansif dari hasil pembelajan kamu kelompok satu untuk kebaikan kita semua. Ketika ada salah dalam penulisan kata-kata dalam makalah ini, kami sangat memohon maaf dan demi perbaikan kami meminta masukan dan saran kepada pihak yang terkait dalam diskusi ini.

Ttd

Tim Kelompok

DAFTAR ISI . . . . . . .

1.      BAB 1 PENDAHULUAN . . . . . . . .            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         1

a.       Latar belakang masalah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           2

b.      Rumusan Masalah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           2

c.       Manfaat Penelitian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .         2

2.         BAB II PEMBAHASAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        3

a.       Sejarah Mulanya Konflik Nunu dan Tawanjuka. . . . . . . . . .. . . . .          3

b.      Perkembangan Konflik Nunu dan Tawanjuka . . . . . . . . . . . . . . .            4

c.       Perspektif dan tanggapan Warga Nunu tekait konflik yang terjadi anatara Nunu dan Tawanjuka . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .                        5

                                                                                    

3.      BAB III PENUTUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             9

a.       Kesimpulan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              9

b.      Saran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               9

c.       Daftar Pustaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             10

4.      Sumber Lain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             11

BAB 1

PENDAHULUAN

A.     Kata Pengantar

Dengan di terbitka Makalah mengedintifikasi Konflik di Kelurahan Nunu dan Tawanjuka yang di susun oleh Kelompok kami : Nofrian Maariwuth, Stefano Adilang, Lia Andani, Jumriana.kami kelompok satu sangat berharap bahwa hasil diskusi makalah kami bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa melengkapi diskusi kita pada kelompok-kelompok lain.

            Makalah kami ini di lengkpai dengan beberapa teori yang kami ambi, hasil analaisis diskusi kami dan informasi di media masa, elktronik dan cetak. Dengan perpaduan dan kombinasi hasil diskusi kami kelompok satu, kiranya mendapat memaparan yang baik dan mendapat kesimpulan yang berguna bagi kita semua.

            Akirnya, kami kelompok satu mengucapkan selamat membaca dan kami sangat menerima masukan, saran dan masukan bagi kita sekalian terkait hasil makalah kami ini.

Ttd.

Kelompok 1

B.     Latar Belakang Masalah

Demokrasi di Indonesia sudah berlangsung 14 tahun sejak tahun 2000an. Hingga tahun 2014 ini, demokrasi di Indonesia telah melewati berbagai proses yang penuh dengan dinamika kehidupan demokrasi. Dalam periode 14 tahun ke belakang telah banyak perubahan yang dialami Indonesia dalam menjalankan proses demokratisasi ini, diantaranya adalah Amandemen UUD 1945, kebebasan pers, kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, dan lain-lain. Selain itu sekarang ini juga terdapat banyak partai politik sebagai wadah untuk menyalurkan informasi dari pemerintah menuju masyarakat begitu pula sebaliknya, dari masyarakat menuju pemerintah.

Adalah sebuah culture dalam dimensi kehidupan dalam bermasyarakat tentang dinamika social untuk mencapai suatu orientasi dalam lingkungan masalah social, salah satu persoalan yang saat ini di bumi Pertiwi masalah Konflik antar sosial bermasyarakat terkait kehidupan lingkup Desa.

Namun, sekarang ini banyak masyarakat yang enggan memilih atau lebih tepatnya adalah diam dalam persoalan dinamika dalam desa. Salah satu faktornya adalah sekarang ini terlalu banyak masyarakat hanya melihat satu objek kejadian yang justru membuat masyarakat bingung karena hanya menyatakan bahwa hubungan sosial itu tidak problema, tidak merealisasikan visi misi yang diutarakan terhadap masyarakat. Masyarakat sekarang lebih banyak mencari untuk kepentingan pribadi Masyarakat  itu sendiri.

C.     Tujuan

Tujuan makalah ini adalah bagaimana Mahasiswa itu bisa mengetahaui persoalan, dinamika dan solusi dalam perkembangan serta mengedentifikasi konflik di Nunu.

D.    Rumusan Masalah

Membahas masalah di konflik di Nunu.

BAB II

PEMBAHASAN

a.      Sejarah Mulanya Konflik Nunu dan Tawanjuka

Sudah hampir 22 bulan konflik horizontal antara dua kelurahan di kota Palu ini terjadi,kelurahan Nunu dan Tawanjuka adalah dua kelurahan yang bertetangga, hanya di batasi sungai Palu,terletak di kecamatan Palu barat,kalau diurut sililah warga di dua kelurahan itu masih bersaudara, tetapi anehnya bisa terjadi konflik yang menimbulkan kerugian material bahkan nyawa di kedua belah pihak.  Berbagai upaya yang bersifat persuasif dari pemerintah kota untuk mendamaikan konflik telah dilaksanakan, mulai pertemuan di forum, khitanan massal, pertandingan olah raga, bahkan pertemuan di Malino (daerah sulawesi selatan), sudah dilaksanakan,tapi selalu berujung dengan kebuntuan.

Menurut informasi yang saya kumpulkan, konflik berlarut-larut ini telah terjadi bertahun-tahun,bahkan saya pernah bertanya kepada beberapa warga Nunu di rumah warga Nunu, beberapa Orang itu mengatakan konflik tersebut terjadi sejak beliau masih zaman baru berkembang Kota Palu Yatu Tahun 1992 atau 22 tahun lalu. 

Konflik tersebut bukan dipicu karena masalah ekonomi maupun budaya,karena selain bersaudara kedua kelurahan tersebut masih sama-sama beretnis Kaili dialek ‘ledo’, sekedar informasi penduduk asli di Sulawesi Tengah, khusus nya kota Palu, kabupaten Donggala, kabupaten Parimo,dan sepanjang pesisir kabupaten Poso, beretnis Kaili,tetapi terbagi ke dalam beberapa sub suku,seperti Ledo,Tara,Unde,Rai,Dui,Da’a bere’e. Yang arti kesemuanya berarti ‘TIDAK’,  tidak ada perbedaan mencolok dari budaya, bahkan bahasa juga yang berbeda sedikit saja, nyatanya teman saya yang beretnis Kaili Rai bisa berkomunikasi dengan orang dari etnis Tara. Uniknya dari tempat satu dengan tempat lainnya yang hanya bejarak 2 kilometeran terkadang beda sub etnis, seperti kelurahan Talise dan Mamboro misalnya.

Kelompok Kami berfikir mungkin pengkotakan dengan adanya sub-etnis tersebut hanya akal-akalan pemerintah kolonial Belanda,warisan zaman dulu, supaya rakyat di Palu tidak besatu, seperti yang pernah kita pelajari di sekolah, politik Belanda dalam melumpuhkan perjuangan rakyat pribumi adalah politik devide et impera.
konflik Nunu vs Tavanjuka, pemicunya itu hanya dari hal-hal sepele seperti kebut-kebutan di jalan, tersinggung salah satu pihak dan terjadilah konflik.
Dampaknya pun sangatlah terasa,perputaran ekonomi terasa agak lumpuh,apalagi kelurahan Nunu sabagai pusat pertanian sayur mayur,industri makanan kecil seperti tahu,kerupuk dll.

b.      Perkembangan Konflik Nunu dan Tawanjuka

5 April 2012, sekitar pukul 15.30 Waktu Indonesia Tengah bentrokan kembali terjadi. Ratusan warga dari dua kelurahan baku serang dengan pelbagai macam senjata. Panah, parang, tombak, senjata api rakitan dan senapan angin ditenteng oleh kedua belah pihak. Moncongnya masih terus panas. Sebanyak 11 rumah warga di Kelurahan Boyaoge dan Kelurahan Nunu, Kecamatan Palu Barat dirusak dan dibakar. Amuk masih menyala. Ratusan aparat gabungan dari pelbagai kesatuan, termasuk satuan tempur Brigade Mobil terjun ke lokasi membubarkan warga, menghentikan bentrokan. Satuan tempur TNI Angkatan Darat dari Batalyon Infanteri 711 Raksatama Palu juga terlibat. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Dewa Parsana, Kepala Kepolisian Resor Palu AKBP Ahmad Ramadhan, Komandan Kodim 1306 Donggala Letnal Kolonel (CZI) Rudi Wahjudiono terjun langsung di lapangan memegang komando. Namun bentrokan terus menyala juga.

Kamis (5/4/2012) sekira pukul 10.30 Waktu Indonesia Tengah tadi juga, jenazah Ruflan, warga Tavanjuka, yang menjadi korban bentrokan pada Rabu (4/4/2012) sehari sebelumnya telah dimakamkan. Pada Rabu itu, sebanyak enam rumah dan dua unit sepeda motor dibakar.

Tindakan represif dari aparat sudah dilakukan. Salakan tembakan peringatan, lontaran gas air mata sudah dilepaskan. Tapi warga masih penuh amarah.
Dari catatan yang ada diketahui konflik antarwarga ini sudah berlangsung sejak 1968. Namun tidak diketahui pasti apa pemicunya. Pada tahun-tahun 1990-an bentrokan juga memakan korban jiwa.  Pada Minggu (16/12/2007) tercatat lima rumah dan enam sepeda motor dibakar. Puluhan warga luka-luka, mulai dari luka ringan hingga luka berat. Mereka terkena panah, senjata api rakitan dan senapan angin.
Tiga tahun setelahnya, pada Jumat (23/12/2011) dinihari bentrokan antarwarga dua kelurahan itu kembali terjadi. Sebanyak enam warga dan seorang Polisi terluka. Ada pula warga yang kritis. Lalu pada Sabtu (7/1/2012) bentrokan kembali pecah. Satu warga tewas dan belasan lainnya terluka. Dua rumah warga dan dua unit sepeda motor juga terbakar. Amarah masih terus menyala setelah itu.

sabtu (14/1/2012) ratusan senjata yang dipakai oleh kedua kelompok warga diserahkan kepada aparat keamanan. Bentrokan sudah usai? Belum ternyata. Amarah masih terus menyala.  Upaya-upaya perdamaian terus dilakukan. Difasilitasi Pemerintah Kota Palu dan sejumlah lembaga nonpemerintah juga kalangan kampus Universitas Tadulako, tapi ternyata amarah masih menyala. Wakil Walikota Palu H Rusdi Mastura patah arang. Ia marah. Warga sama sekali tidak menghargainya, sementara biasanya warga dari dua kelurahan ini kerap bertemu dirinya mengadukan banyak masalah mereka, termasuk bagaimana menyelesaikan konflik di antara mereka. Namun, justru mereka sendirilah yang selalu bertikai. Menurut Walikota yang populis itu, jika masalahnya adalah ketiadaan lapangan kerja, maka semuanya telah diantisipasi. Dalam waktu tidak terlalu lama, beberapa proyek padat karya akan diarahkan ke wilayah konflik ini. Tentu saja akan melibatkan tenaga kerja setempat.

Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Brigadir Jenderal Dewa Parsana punya cara lain. Ia menyarakan dibangunnya Forum Keamanan Desa atau Badan Keamanan Desa. Sebuah sistim keamanan lingkungan yang diperbarui dengan melibatkan Polisi, masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan pihak-pihak lain di suatu wilayah. Parsana berharap ini akan menjadi cikal bakal terciptanya keamanan dan ketertiban wilayah.
Pengusaha kesohor di Palu, Sulawesi Tengah, anggota Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Hasyim Hadado lalu menyahutinya dengan membangun sebuah pos sistim keamanan lingkungan yang diberinya nama Anuta, akronim dari Anak Nunu-Tavanjuka. Sejatinya, semua upaya sudah dilakukan, namun bentrok demi bentrok masih saja terjadi. Semua pihak mesti duduk lagi satu meja dengan kepala dan hati dingin agar konflik ini tidak terwariskan.

c.       Perspektif dan tanggapan Warga Nunu tekait konflik yang terjadi anatara Nunu dan Tawanjuka.

·        Salah seorang pemuda Kelurahan Nunu

Selama tinggal di kelurahan nunu sekitar 20 tahun dan sampai saat inikonflik masi terjadi walaupun hanya indikasi. Tetapi tahun 2014 terakir ini belum ada konflik yang menimbulkan korban dan untuk tahun 2014 hanyalah bentuk indikasi semata yang hanya menyalakan dum-dum. Sebenarnya kejadi atau konflik anatara Nunu dan Tawanjukan ini adalah dendam lama yang terjadi di kedua kelurahan bertetangga yang hanya di batasi oleh sungai ini.

Upaya Pemerintah saat ini seperti tindak lanjut dari Wali Kota untuk menyelesaikan masalah ini adalah Sosialisasi terhadapa warga kedua kelurahan ini dan khususnya sosialisasi untuk pemuda/I serta Remaja di kedua Kelurahan ini.

·        Salah Orang Tua warga Nunu

Sebenarnya ii persoalan balas dendam dari tahun 1992 yang persoalanya tidak di tau pasti yang hanya di ketahui adalah kenakalan Remaja, samapai saat ini sudah beberapa hal yang di telah dilakukan pemerintah kota yang di lakukan pertemuan di Malino yang sudah menandatangani surat perjanjian perdamaian, sosialisasi dan pengangkatan pegawai di kedua kelurahan yang terjadi konfik ini.

·        Salah 1 (satu) Rw di Kelurahan Nunu

Konflik Nunu dan Tawanjuka ini berawal pada tahun 1992, yang sebenarnya tidak ada masalah yang menonjol apakah ini masalah ekonomi, adat atapun batas desa. Tapi persoalan ini berawal dari kenakalan remaja di kedua kelurahan ini.

Konflik ini sudah beberapa kali di lakukan oleh kedua masyarakat kelurahan  ini yakni kelurahan Nunu dan Tawanjuka, tetapi selama konflik berlaku hanayalah pada tahun 2013 tejadi pertumpahan darah, rumah di bakar bahwan ada korban yang meninggal dunia. Sebelumnya juga pada tahun 1998 ada korban yang meninggal karna konflik kedua kelurahan ini. Upaya pemerintah kota palu sudah banyak, bahkan dari aparat juga sudah melakukan tindakan. Dan saat ini ada program pemerintah kelurahan melakukan penjagaan dan ketika ada pelaku yang di tangkap maka kan di berikan hukuman sesuai apa yang sudah di sosialisasikan dan langsung di berikan atau berkelanjutan kepada pihak yang berwajib.

BAB III

PENUTUP

a.      Kesimpulan

Untuk menyelesaikan persoalan terkait konflik antara Kelurahan Nunu dan Kelurahan Tawanjuka itu harus mempunyai pandangan atau perhatian khuss dari pemerintah setempat, baik pemerintah kelurahan, kecamatan, kota, provinsi bahkan Pemerintah Pusat. peran dan fungsi Pemerintah ini harus ada keseriusan harus dijalankan. Fungsi dari pemerintah harus menjalankan peran tersebut dengan semestinya. Tidak menyalahi aturan yang mengakibatkan kerugian pada masyarakat. pemerintah harus bisa menjadi tempat untuk menyalurkan informasi dari pemerintah menuju masyarakat maupun sebaliknya, masyarakat menuju pemerintah. Dengan demikian, maka akan tercipta suasana keharmonisan dan kedamaian serta kesejahteraan yang baik di Indonesia.

b.      Saran

Kita dilahirkan di Bumi yang di dalamnya ada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mana menganut asas-asas Pancasila. Kritik, saran dan masukan yang membangun dari Dosen dan kawan-kawan mahasiswa adalah sesuatu yang sangat berharga bagi kami kelompok kami. Maka dari itu ketika di temukan kekurangan dari kami kelompok 1 (satu) maka kami meminta maaf sebesar-besarnya dan semoga dari pemeparan hasil diskusi kami ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Amin

c.       Daftar Pustaka

1.      http://yusrantamar.blogspot.com/2012/04/konflik-antar-warga-nunu-tavanjuka-di.html

2.      Handoko Hani T.Manajemen edisi 2.Yogyakarta.BPFE Yogyakarta.1986

·        Sumber Lain

Wawancara langsung dengan Warga.

Dokumentasi :

Foto Bersama dengan Ketua RW 1

 

diskusi dengan Ketua RW 1

 

Diskusi dengan Orang salah seorang Warga Nunu